Efisiensi BUMN untuk Membangun Sebuah Negara

Sebagai seorang pendukung sisi usaha swasta murni dan pendukung UKM 100% jelas akan berseberangan dengan ideology ekonomi Negara ikut berbisnis seperti yang sudah berjalan selama ini. Negara itu “memajaki” saja, ngak usah dagang.

gambar bumn.go.id

Alangkah sangarnya kalau sudah pegang kekuasaan, pegang aturan (regulator) di tambah dagang, ya biangnya korupsi di sana. Kekuasaan absolut.

Kedua, kisah BUMN. Badan usaha milik Negara ini hanya jalan di Negara sosialis dan Negara di bawah aturan otoriter baru jalan. Kalau tidak otorites maka si pejabat BUMNnya pasti “main”, pasti!!!!

Kalau benar-benar mau menghilangkan korupsi dari muka bumi Indonesia salah satunya adalah mengurangi BUMN dari 800 menjadi 10 dengan merger, dan jual di bursa efek Jakarta.

Salah satu dari pentingnya “kecilkan” BUMN adalah, memangkas biaya Negara dan mendapatkan banyak dana segar bukan dari hutang lalu membetulkan sector pajak adminstrasi Negara.

Lalu tutup KEMENTRIAN BUMN ganti bumn yang ada masuk ke kementrian teknik terkait. Contoh, pertamina dan PLN masuk ke bawah kementrian ESDM. Bank masuk kementrian keuangan, Telkom masuk di bawah kominfo.

Lalu bidang usaha sejenis pertamina, swasta nasional boleh masuk, kalau asing tentu saja tetap tidak boleh pegang saham mayoritas. Swasta boleh melakukan bisnis perminyakan mulai dari hulu (explorasi) sampai menjual eceran retail SPBU. Sama persis seperti pertamina.

Swasta nasional boleh memproduksi listrik, distribusi listrik sampai jual ke konsumen seperti halnya PLN. Yakin lah kalau 2 hal ini boleh, swasta bisa jual listrik lebih murah dari PLN, bisa jual BBM lebih murah dari pertamina.

Beranikah pemimpin Negara melakukan terobosan begini?

Pemaparan solusi BBM dan ketersedian listrik yang kalau di gabungkan namanya “ketahanan energy nasional”, atau di Negara lain ide ini ada dalam “national energy counsil”, sudah dibicarakan dengan banyak pejabat baik resmi ataupun informal dalam 4 tahun terakhir.

Tetapi tidak ada respon karena menggangu “kedigdayaan” PLN dan Pertamina. Pejabat yang (biasa) di untungkan juga (akan) sangat di rugikan.



(disadur via mwp @ Sadar Kaya)